Inti Sari dari Pengejawantahan Program Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi DASA AKSI antara lain Sentral : Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial Siduma : Sistem Informasi Terpadu Dasa Wisma NIPD : Nomor Induk Perangkat Desa Selada : Selayang Pandang Desa Patwal : Patroli Wilayah Sosial Gasibu : Gerakan Amal Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi : mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPB Desa), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada desa; memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Indonesia - PEA Tingkatan Kerja Sama di Berbagai Bidang 3 days ago. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung Program Desa Digital di Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 600 desa berkembang dan tertinggal di Jawa Barat segera terpasang wifi gratis oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo. 2. Kepala Desa 2.2. Kewajiban dan Larangan Kepala Desa 2.4. Pemberhentian Kepala Desa 2.3. Pemilihan Kepala Desa 2.5. Sanksi Kepala Desa 2.1. Tugas, Hak, dan Wewenang Kepala Desa 1. Lingkup dan Asas 4. Musyawarah Desa Klaster 4: Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa Catatan Kaki 1. Hak dan Kewajiban Desa 2. Dana Desa dimanfaatkan untuk program infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 1. LAPORAN KERJA KEPALA. 2. No 6 Tahun 2014 Permendagri No. 46 Tahun 2016. Laporan kerja kepala desa - Download as a PDF or view online for free. 1.1. Pedoman kerja (kerangka acuan) kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah/madrasah; 1.2. Dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah/madrasah; serta. 1.3 Bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah/madrasah. 2. Berdasarakan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Gerakan PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) dinyatakan bahwa Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional. Menteri mendelegasikan penyelenggaraan Girakan PKK secara nasional kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Gubernur, bupati/wali kota melalui Perankat Daerah PROGRAM KERJA KKN. SDGs Desa Program Kerja Bentuk Kegiatan Pelaksanaan 3 “Desa sehat dan sejahtera” Mitra: rt/rw setempat, kepala desa, pihak posyandu. Senam pagi (semua kalangan) Perawatan lansia (lansia) Pendampingan kesehatan di Posyandu (ibu hamil/balita) 5 “Desa berkesetaraan gender” Mitra: rt/rw setempat, kepala desa; PEMBERDAYAAN jUvt.